Pemenuhan terhadap hak-hak anak jalanan tidak bisa sampai pada dibentuknya aturan saja, pemerintah pun harus melakukan kebijakan yang terintegrasi untuk bertujuan melindungi hak-hak anak jalanan terlaksana dengan baik dikarenakan penanganan terkait anak jalanan bukan hanya sekedar permasalahan sosial namun juga permasalahan ekonomi atau kemiskinan beserta penanganannya. Tujuan dari adanya penelitian ini digunakan untuk mengetahui tanggung jawab serta akibat hukum dari tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan anak jalanan. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber Data yang digunakan adalah Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yakni, Dinas Sosial Kota Samarinda, studi lapangan seperti beberapa titik lampu merah, dengan cara wawancara, dan observasi dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan belum efisiennya tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan anak jalanan di Kota Samarinda, dilihat dari belum tercapainya cita-cita Kota Samarinda yaitu Samarinda Bebas Anak Jalanan tidak hanya itu dari data yang peneliti dapatkan hanya sampai pada data tahun 2019 yang padahal seharusnya pendataan tersebut terus menerus diperbaharui agar dapat menekan jumlah pertumbuhan dari permasalahan sosial berupa anak jalanan. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Anak Jalanan.