Studi pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Implikasi hukum terkait penggunaan mata uang asing di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, penulis menelusuri dari sisi peraturan, fungsi serta masalahmasalah yang muncul dengan adanya penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia khususnya di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Serta lembaga pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan mata uang Rupiah di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Penulis akan menganalisis terkait pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan mata uang selain Rupiah di Pulau Sebatik. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan menggunakan metode pendekatan penulisan yuridis empiris yang membutuhkan data empirik dari lapangan tanpa mengenyampingkan aspek doktrinal dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan memberikan gambaran terkait permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dilakukan penulis di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yakni Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Hasil dari penelitian penulis antara lain, memaparkan Implikasi Hukum yang timbul akibat penggunaan Mata Uang asing Di Pulau Sebatik dampak-dampak tersebut, dampak perekonomian masyarakat dan dampak keamanan Negara dari dampak tersebut menjelaskan mengenai kedaulatan Negara dan penggunaan Mata Uang Ringgit. Serta memaparkan peran lembaga pengawasan dalam penelitian ini yaitu, lembaga Kepolisian dan Lembaga Bank Indonesia, dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam pengawasan penggunaan Mata Uang Rupiah di Pulau Sebatik. Kata Kunci : Implikasi Hukum, Mata Uang, Lembaga Pengawas.