Budaya berbalapan di jalan-jalan umum sering dan mayoritas dilakukan oleh pemuda maupunremaja, bahkan semakin marak terjadi terutama di kota-kota besar pada umumnya, yang memiliki sarana dan fasilitas jalan yang besar. Perilaku berbalapan ini sebagai pelanggaran Lalu Lintas, yang tentunya perlu diterapkan penegakannya terutama dalam penerapan sanksi bagi pelaku. Maraknya perilaku berbalapan ini tidak disertai dengan tindakan tegas dari penegak hukum melalui kepolisian Kota Samarinda, karena perilaku berbalapan dijalan umum ini selain menggangu ketertiban lalu lintas juga mengganggu pengguna jalan lainnya, bahkan berbalapan ini membahayakan nyawa. Metode penelitian dengan pendekatan socio-legal research menggunakan analisa normative. Dalam penelitian penulis mengkonstruksikan teori-teori hukum yaitu teori penegakkan hukum. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian dilakukan di obyek permasalahan di Polsek Bayangkara Samarinda. Adapun Sumber Data diperoleh dari data sekunder dan primer, diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi. Alokasi Waktu dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai dari penyusunan Desain riset, seminar Desain riset, studi pustaka, pengambilan data, penyusunan laporan, dan publikasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Tidak Efektivnya penegakkan hukum dalam peraturan UU Nomor 22 Tahun 2009 2) belum adanya upaya maksimal dari kepolisian Samarinda dalam memberikan tindakan atau sanksi yang tegas.