Penyalahgunaan wewenang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau politik yang memenuhi kriteria melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab dua permasalahan yaitu, pertama ketentuan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara putusan Nomor:19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI. Kedua, penerapan unsur kerugian Negara dalam pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pada perkara putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI. Penelitian ini mendasarkan pendekatan doctrinal, dengan berbasis ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Dukungan informasi faktual dilakukan dengan cara menelaah putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI. Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara Putusan Nomor: 19/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI telah melanggar pasal 12 Huruf b Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jo 31. Tahun 1999, Terkait penyalahgunaan wewenang Emirsyah Satar untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT. Garuda Indonesia yang menerima suap dari penyedia mesin asal Inggris Roll Roys dalam pengadaan dan pembelian pesawat. Penentuan kerugian keuangan Negara dan perekenomian Negara sangatlah penting. Akan tetapi adanya kata atau unsur “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu perbuatan pelaku memiliki peluang untuk menimbulkan kerugikan keuangan Negara. Hal tersebut menghilangkan karakter Tindak Pidana Korupsi sebagai Extra ordinary crime. Kata Kunci : Penyelewengan Jabatan, Suap, Kerugian Negara.