M.H dan Rini Apriyani, S.H., M.H. Indonesia adalah negara hukum, di mana salah satu unsur dari negera hukum adalah menerapkan kebijakan yang ada, Indonesia mempunyai aturan mengenai peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu peraturan yang mengatur tentang Lembaga Pemasyaraktan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya dalam Pasal 2 yang mengatur tentang sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehungga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik serta bertanggung jawab. Lemabaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Samarinda jugsa demikian. Kapasitas dan daya tampung LAPAS sangat sempit, yang kapasitasnya hanya mampu menampung 217 orang, sedangkan jumlah narapidana cukup banyak. Sehingga kelebihan kapasitas di dalam LAPAS cukup memperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui dua hal: Pertama, apakah Problematika hukum terhadap lebihnya kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda dan yang kedua, Bagaimana upaya dari pemerintah dalam mengatasi lebhnya kapasitas narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Sistem pemasyarakatan pada kenyataannya belum dapat diterapkan secara maksima. 2) kurangnya jumlah pegawai atau petugas Lemabaga Pemasyarakatan terutama petugas penagamanan agar berimbang dengan jumlah penghuni Lapas untuk meningkatkan pengawasan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kata Kunci: Kapasitas, Narapidana, Lembaga, Pemasyarakatan, Samarinda