Gilberd Marada Pakpahan, NIM 1608015038, Samarinda, 05 Maret 1998, Minat Studi Hukum Tata Negara, Pemenuhan Hak Politik Masyarakat Penganut Kepercayaan dalam Pemilihan Umum dibawah bimbingan Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. dan Rahmawati Al Hidayah S.H. LL.M.
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum termasuk melaksanakan hak politik bagi penganut kepercayaan yang keberadaanya diakui dalam konstitusi serta dikuatkan dengan Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016. Namun dalam prakteknya penganut kepercayaan tidak sepenuhnya terpenuhi hak politiknya. Hal ini menunjukan masyarakat penganut kepercayaan tidak sepenuhnya mendapatkan hak konstitusional.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode doktrinal. Pendekatan doktrinal yang mengandung karakter normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum termasuk melaksanakan hak politik bagi penganut kepercayaan yang diakui oleh konstitusi. Pemenuhan hak politik masyarakat penganut kepercayaan akan terpenuhi apabila syarat administrasi kependudukan juga sudah dipenuhi. Pemerintah juga harus mampu mengkomunikasikan dan mengimplementasikan pemenuhan hak warga penganut kepercayaan dalam konteks pelayanan publik di seluruh tingkat, dari pusat hingga ke daerah.
Kata Kunci: Hak Konstitusional, Pemilihan Umum, Penganut Kepercayaan.