M. Reza Pahlevi, 1908018013, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Kenegaraan, "Implikasi Hukum Atas Kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian Terhadap Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda”, di bawah bimbingan Prof.H. Sarosa Hamongpranoto S.H, M.Hum dan Dr. Rosmini,S.H.,M.H.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda, dengan pendekatan Sosio-Legal (socio-legal research/Law in context).
Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama menggunakan metode seleksi terbuka sebagaimana diwajibkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pelaksanaannya Pejabat Pembiana Kepegawaian dan Panitia Seleksi mengabaikan waktu pelaksanaan seleksi terbuka yang mengakibatkan adanya indikasi pelanggaran hukum serta Pejabat Pembina kepegawaian mengambil kebijakan dengan melaksanakan pelantikan Rotasi dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional pasca pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2020 dengan tidak digunakannya sebagian hasil seleksi yang telah ditetapkan oleh Komisi Aparatur Sipi Negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak adanya pelanggaran hukum dalam seleksi terbuka di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, karena proses penundaan telah dilaporkan kepada Kementrian terkait akibat dari kebijakan pemerintah memberlakukan WFH di lingkungan ASN serta panjangnya jalur proses ijin seleksi terbuka pada masa Penyebaran Covid-19 dan pasca pemilihan umum. Implikasi hukum atas Kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap hasil seleksi JPT Pratama di Kota Samarinda dalam hal PPK melantik PPT Pratama dari hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan pasca pemilihan kepala daerah 2020 adalah sah menerut hukum karena dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan hukum pelaksanaannya dan menerapkan prinsip yang terkandung dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam upaya pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
Kata Kunci : Hukum, Kebijakan, Jabatan.