Fatmawati, NIM: 1608015007, Samarinda 17 November 1997, Konsentrasi Hukum Tata Negara. Dengan Judul penelitian Rekonstruksi Kelembagaan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memeperoleh Gelar Sarjana Hukum dibawah bimbingan Ibu Dr. Rosmini, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Poppilea Erwinta, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen ke-4 pada tahun 2002 mengamanatkan sistem pemisahan kekuasaan negara (separation of power) yang diselenggarakan berdasarkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara (check and balances system). Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal, pendekatan doctrinal dimaksud dalam hal ini adalah pendekatan yang berbasis ketentuan perundang-undangan (black letter law) dan pendekatan konsep. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan mengenai urgensi merekonstruksi kelembagaan dan kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
DPD berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan DPD hanya sebagai lembaga komplementer di samping DPR. DPD sebagai salah satu lembaga dalam kekuasaan legislatif namun tidak memiliki kewenangan yang utuh layaknya DPR yang memiliki 3 fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Pengaturan kewenangan DPD yang terbatas saat ini tidak sejalan dengan latar belakang filosofis maupun historis dibentuknya DPD yang berdampak pada tidak optimalnya kinerja DPD sebagai lembaga representatif masyarakat di daerah untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah.