Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota dan Provinsi tidak lagi bisa dibatalkan Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri atau gubernur. Putusan tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah, hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menghapus kewenangan Pengawasan represif dari Pemerintah Pusat.