Pertumbuhan sektor perumahan di tanah air saat ini terbilang pesat. Hal ini membuat peluang yang besar bagi pengembang perumahan untuk menjual dan memasarkan perumahannya dengan iklan dan tawaran yang menarik. Salah satu cara yang dilakukan oleh pengembang perumahan adalah melakukan pemasaran dan penjualan dengan Pre Project Selling. Pre project selling yaitu pengembang perumahan telah memasarkan produknya namun perumahan tersebut belum terbangun dan ada juga yang masih tahap pembangunan dengan penawaran serta syarat pembayaran yang murah konsumen dijanjikan bisa mendapatkan rumah yang dinginkan. Penelitian ini mengkaji perlindungan hak konsumen perumahan ditinjau dari bentuk perlindungan dalam pembelian rumah melalui Pre Project Selling serta substansi dan keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai instrument dalam perlindungan hak konsumen dalam pembelian rumah melalui Pre Project Selling melalu pendekatan doctrinal berbasis bahan hukum primer, skunder dan baham tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian melalui pre project selling berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah : (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada dasarnya mengatur bahwa rumah yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai peraturan yang berlaku dengan memenuhi pesyaratan perjanjian pendahuluan, (b) Ketentuan Jual Beli KUHPerdata mengatur bahwa ketika telah terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak meskipun barang yang diperjanjikan masih dalam proses pembangunan yang berupa hak pemenuhan perjanjian, pemutusan perjanjian, dan hak menuntut pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, dan (c) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur ganti rugi uang sebagai tangung jawab yang harus dilakukan oleh developer selaku pelaku usaha; serta kedua, substansi perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan dalam praktik bisnis perumahan pada pokoknya meliputi kesepakatan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk akta jual beli (AJB). Kata Kunci : Hak, Konsumen, Perumahan.