Penelitian ditunjukkan untuk menjawab dua permasalahan yaitu akses keadilan bagi nelayan yang mendiami wilayah pesisir dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan status hukum permukiman nelayan di wilayah pesisir yang tidak mendapatkan pengaturan dalam tata ruang wilayah pesisir.
Pendekatan penelitian menggunakan penelitian doktrinal, terutama melihat berbagai regulasi terkait RZWP-3-K. Meskipun pendekatan penelitian ini menggunakan doctrinal namun didukung fakta-fakta relevan yang dapat mengkonfirmasi keberadaan permukiman di area pesisir dan sekaligus menilai eksistensinya dalam perspektif hukum dengan pengaturan.
Dari hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan, pertama, akses terhadap keadilan bagi nelayan yang mendiami wilayah pesisir dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir merupakan prinsip dasar negara hukum untuk mendapatkan hak-hak pengelolaan sumber daya alam kepada nelayan pesisir. Penyusunan RZWP-3-K provinsi Kalimantan Timur menunjukkan ada beberapa yang tidak terpenuhi dalam penyusunan, diantaranya nelayan tidak dilibatkan dalam penyusunan RZWP-3-K, dan penentuan rencana permukiman nelayan yang mendiami wilayah pesisir yang tidak masuk dalam RZWP-3-K. Ini mengkonfirmasi adanya ketidakadilan akses, terutama keadilan terhadap penguasaan tanah, mendirikan rumah, maupun akses menggunakan sumber daya alam yang berada di wilayah pesisir. Kedua, Status hukum permukiman nelayan di wilayah pesisir yang tidak mendapatkan pengaturan dalam tata ruang wilayah pesisir, dari sumber hukum perda, permukiman tersebut tidak memiliki basis perlindungan kepemilikan, namun demikian dilihat dari sisi penguasaan objektif sebelum Perda ditetapkan maka legalitas mereka harus mendapatkan perlindungan hukum.