La Ode Ali Imran, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2021, Implikasi Asas Tunggal Pancasila Terhadap Kebebasan Organisasi Kemasyarakatan, dibawa bimbingan Bapak Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, SH., M.Hum sebagai Pembimbing Utama dan Juliati BR Ibunda Dr. Haris Retno Susmiyati, SH., MH sebagai Pembimbing Pembantu.
Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan doktrinal. Permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, dianalisis menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan (black letter law) dan teori hukum yang relevan dengan penelitian termasuk asas-asas hukum, prinsip, dan doktrin hukum.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Kewajiban organisasi kemasyarakatan untuk tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sama dengan memberlakukan asas tunggal, ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap hak kebebasan organisasi kemasyarakatan. ketentuan Hak Asasi Manusia, pembatasan hanya dapat di lakukan dengan alasan agar tidak mengganggu dan mengurangi hak yang dimiliki orang lain, memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai, moral, dan agama yang dianut, juga mempertimbangkan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, oleh karena itu ketentuan asas tunggal Pancasila termasuk dalam pembatasan hak kebebasan organisasi.
Implikasi hukum asas tunggal pancasila terhadap hak organisasi kemasyarakatan, berakibat pada dikuranginya kebebasan berserikat organisasi kemasyarakatan dengan dijadikanya pendaftaran atau registrasi sebagai bentuk pengakuan dan keabsahan, organisasi yang tidak terdaftar akan terhambat kegiatannya, mendapat stigma sebagai organisasi ilegal atau liar, dibatasi akses terhadap sumberdaya negara, kriminalisasi terhadap anggota atau simpatisan organisasi, pembekuan/penghentian sementara serta terjadinya pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia.
Kata Kunci: Ormas; Pembatasan Ham; Asas Tungga Pancasilal; Kewenangan.