Para ABK Indonesia mudah untuk dieksploitasi dan menjadi korban dari berbagai masalah ketenagakerjaan. Tidak maksimalnya penindakan terhadap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di kapal ikan berbendera asing, serta tidak adanya kepastian bagi ABK Indonesia pada kapal ikan berbendera asing untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan standar internasional dan pemenuhan syarat minimum ketika bekerja.
Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan secara optimal dan mengadopsi perangkat hukum internasional yang ada terkait penanganan ABK Indonesia yang menjadi korban pelanggaran HAM sehingga memunculkan kesenjangan antara perangkat nasional dan rujukan internasional yang ada dalam penyelesaian kasus ABK Indonesia di luar negeri.
Beberapa kendala pencegahan pelanggaran HAM pada ABK Indonesia pada kapal ikan berbendera asing yaitu, ketiadaan perangkat hukum pelindungan ABK Indonesia sejak perekrutan, lemahnya pengawasan terhadap manning agency, tumpang tindih kewenangan penerbitan izin usaha manning agency yang mengakibatkan tidak dilakukan satu pintu, ketiadaan database terpadu tentang ABK Indonesia di kapal ikan berbendera asing dan Indonesia belum meratifikasi Convention ILO No. 188 - Work in Fishing Convention.
Kata kunci : Pelanggaran, HAM, ABK.