Artikel ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mendeskripsikan Untuk mengetahui dan menganalisa perbandingan hukum perjanjian penyelesaian lahan perkebunan yang digunakan untuk pertambangan batubara Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk penyelesaian penggunaan lahan bersama dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, jenis data dalam penulisan ini adalah data primer, sekunder, dan bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisa menggunakan analisis deskriptif kaulitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori kewenangan, teori kepastian hukum dan teori perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukan Izin Usaha Perkebunan maupun Pertambangan merupakan klasifikasi Hukum Administrasi Negara karena obyeknya adalah milik publik yang dikuasai negara sehingga secara ideal tidak dapat diselesaikan melalui perjanjian tetapi menjadi kewenangan pemerintah dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Fakta hukum telah terjadi penyelesaian tumpang tindih izin usaha melalui Perjanjian merujuk perjanjian dalam perspektif hukum perdata memiliki kelemahan karena obyek yang diperjanjikan merupakan milik publik yang berada di ranah hukum administrasi negara. Perjanjian penyelesaian tumpang tindih lahan perkebunan dan pertambangan dilakukan dengan empat model dan keseluruhan model tidak ada keterlibatan pemerintah sebagai pemberi izin menunjukkan pengalihan tanggung jawab pemberi izin kepada pemegang izin.