Keberadaannya Mahkamah Konstitusi merupakan usaha melembagakan supremasi konstitusi. Putusan MK bersifat final and binding sehingga harus dilaksanakan, namun pada faktanya masih banyak putusan MK yang tidak dilaksanakan oleh lembaga lain. Sehingga MK seharusnya memiliki instrumen kelembagaan penegakan dan pelaksanaan putusan MK. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pembentukan instrumen kelembagaan penegakan dan pelaksanaan putusan MK dan formulasi hukum instrumen kelembagaan penegakan dan pelaksanaan putusan MK.
Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terkait dengan penelitian ini, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan.
Pembentukan instrumen kelembagaan penegakan dan pelaksanaan Putusan MK pada kelembagaan MK menjadi suatu urgensi yang harus dilakukan, karena akan mampu mengurangi ketidakpatuhan lembaga lain pada putusan MK, sehingga tidak hanya kuat dalam membuat putusan tetapi juga kuat dalam pelaksanaan putusannya. Kemudian agar MK menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, serta tidak akan ragu dalam mengeluarkan setiap pertimbangan hukum berdasarkan tafsir konstitusi dalam putusannya. Urgensi pembentukan Instrumen kelembagaan tersebut juga merupakan ikhtiar meneguhkan kedudukan MK sebagai penjaga konstitusi dan agar implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan tidak akan terjadi lagi. Adapun Formulasi Instrumen kelembagaan penegakan dan pelaksanaan putusan MK di Mahkamah Konstitusi yang penulis tawarkan yakni berada dalam lingkup kelembagaan MK, sejajar dengan Sekretariat MK. Bertugas mengawal setiap putusan MK yang dikeluarkan dengan fungsi penegakan hukum dan penambahan kewenangan judicial order oleh MK, dan dilanjutkan eksekusi oleh lembaga tersebut.