Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang kebijakan dan managerial dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terhadap pengendalian banjir di kota samarinda. Data yang didapatkan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian, maka didapat kesimpulan yaitu : Teknik komunikasi yang digunakan petugas Dinas PUPR Kota Samarinda berupa pemberian informasi melalui berbagai pertemuan, rapat koordinasi, selain itu komunikasi menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Komunikasi juga dilakukan dengan sistem komando, yakni melibatkan pemerintah maupun beberapa instansi lain dengan berkoordinasi dan minta rekomendasi dengan BMKG yang merupakan lembaga professional untuk menentukan status kebencanaan maupun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Gubernur Kaltim untuk membuat kebijakan dan penerbitan surat keputusan tentang status darurat bencana banjir. Ketersediaan Sumberdaya (resources) dalam variabel ini terdiri dari indikator sumber daya manusia, kewenangan, dan sarana prasarana. Sumber daya manusia pelaksana penanganan banjir di Kota Samarinda dengan tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 6 Sarjana Tehnik Sipil dan 1 orang Sarjana Tehnik Lingkungan, kepala seksi berpendidikan sarjana tehnik sebanyak 3 orang dan kepala bidang PJSA berpendidikan pasca sarjana sebanyak. Kewenangan dalam implementasi program pengendalian banjir selaku unsur pelaksana otonomi daerah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008, Dinas PUPR Kota Samarinda merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah. Sarana Prasarana Dinas PUPR Kota Samarinda adalah melakukan renstra (rencana strategi) yaitu rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase, bantuan segera distribusi pangan pokok dan pengungsian kepada korban banjir, memperbaiki kondisi DAS yang rusak, dan pengawasan program pengendalian banjir. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (disposition) Dinas PUPR Kota Samarinda selaku unsur Pelaksana Program dilatarbelakangi dengan sikap dan komitmen yang diambil oleh pemerintah daerah Kota Samarinda yaitu menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Kota Samarinda. Aspek struktur birokrasi implementasi kebijakan penanganan banjir di Kota Samarinda yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Samarida sudah tepat. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR yaitu melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan Walikota.
Kata Kunci : Dinas PUPR, komunikasi, SDM, sikap komitmen pelaksana program dan struktur birokrasi.