Penebangan liar telah meningkat di Indonesia, termasuk di Kutai Barat. Masih lemahnya penegakan hukum menyebabkan masalah pembalakan liar tidak selalu bisa diselesaikan. Oleh karena itu, gagasan peningkatan peran masyarakat adat dapat menjadi salah satu alternatif pencegahan pembalakan liar. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tentang penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana illegal logging yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat telah dikriminalisasi atas dasar pemanfaatan hasil hutan yang melanggar hukum, sedangkan mereka hanya mencari makan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat merupakan bukti konklusif yang membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat. Makalah ini menggunakan pendekatan doktrinal, pendekatan doktrinal yang dimaksud dalam hal ini adalah pendekatan berdasarkan ketentuan perundangundangan (black letter law) dan teori- teori hukum. Kesimpulan dari tulisan ini menganalisis bahwa keberadaan masyarakat adat dan kerjasama dengan organisasi lain seperti Dinas Kehutanan menjadi penting, karena ketika berhadapan dengan pelaku illegal logging yang bermodal besar, mereka memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan lain yang akan merusak sumber daya alam.
Kata Kunci: Illegal logging, Penegakan Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Kutai Barat.