Afina Rizki Dhaniswara, 1508015182, Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik yang dapat Berimplikasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi, di bawah bimbingan Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H., S.Sos., M.Hum. selaku pembimbing utama dan Poppilea Erwinta, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping.
Penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvior) dewasa ini, tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun juga terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hal ini, menyangkut mengenai unsur penyalahgunaan wewenang yang tertuang di dalamnya, dimana perbuatan tersebut merupakan ranah hukum pidana atau merupakan perbuatan maladministrasi yang merupakan domain hukum administrasi.
Penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan doktrinal yang mengandung karakter normatif. Pendekatan dalam tulisan ini akan menggabungkan antara perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan termasuk yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori kewenangan.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Unsur penyalahgunaan wewenang yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dikaitkan dengan adanya kesalahan dari perbuatan yang dapat dipidana dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang yang di dalamnya terdapat perbuatan melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang, serta bertindak sewenang-wenang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum administratif. 2) Penyalahgunaan wewenang yang dapat berimplikasi terhadap tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Kata Kunci : Penyalahgunaan, Wewenang, Korupsi.