Dalam pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menghasilkan tahapan pemeriksaan bersama. Namun, pemeriksaa bersama menghadirkan problematika dalam pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim antara kedunya. Fakta sosiologisnya, pemeriksaan bersama sampai saat ini belum pernah dilakukan sama sekali. Hambatan ditimbulkan karena perbedaan pendapat antara KY dan MA terkait komposisi tim pemeriksa. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang didasarkan adanya suatu permasalaan yang diteliti pada peraturan perundang-undang khususnya dalam konteks pengawasan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim yang diarahkan kepada sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pemeriksaan bersama yang hadir saat ini dalam perkembangan pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menjadi problematika. Sehingga perlu dilakukan langkah konkrit untuk memperbaiki sistem pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kedepannya. Terdapat implikasi hukum hadirnya pemeriksaan bersama dalam pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim antara KY dan MA yaitu tidak masimalnya pengawasan eksternal KY, menambah ego sektoral baru, dan terhambatnya implementasi KY secara eksternal. Selain itu, juga terkait ius contituendum pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim antara KY dan MA yaitu dengan mempertegas batasan antara teknis yudusial dan perilaku Hakim dan memberika Hakim hak pembelaan di Majelis Kehormatan Hakim.
Kata Kunci: Pemeriksaan Bersama, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung.