Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbuatan melaggar hukum internasional yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Uighur. Dalam hal ini konflik antara Pemerintah China dan etnis Uighur dilatar belakangi oleh keinginan China untuk membentuk One China Policy (Kebijakan Satu China) sehingga melakukan tindakan keras terhadap etnis Uighur. Manfaat penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Internasional dan pemerintah dalam meningkatkan efektifitas Hak Asasi Manusia etnis Uighur. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Perbuatan Pemerintah China terhadap etnis Uighur merupakan perbuatan yang melanggar hukum internasional yang melanggar yang berdasarkan pada Statuta Roma 1998, Universal Declaration of Human Right (DUHAM) 1948, Konvensi Internasioal Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial 1963, Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik 1966, Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966, dan Piagam PBB. 2. dapat dilakukannya intervensi Kemanusian (Humanitarian Intervention) terkait perbuatan yang dilakukan Pemerintah China terhadap etnis Uighur. Berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, para pihak yang bersengketa (pemerintah China dan etnis Uighur) dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut kurang efektif maka Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus tersebut ke peradilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court) yang di atur di dalam pasal 1 Statuta Roma Tahun 1998.
Kata Kunci: Etnis Uighur, Hukum Internasional, Konflik Etnis, China, Intervensi Kemanusiaan.