Pengeksekusian Mati Warga Negara Indonesia (WNI) Tuti Tursilawati di negara Arab Saudi tanpa adanya notifikasi sangatlah mencederai negara indonesia ataupun sangatlah menyendihkan. Secara hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (protect), menjamin (ensure), dan memenuhi (fullfil). Suatu negara wajib melindungi warganya dan menuntut negara lain apabila negara asing memperlakukan warga negaranya dengan melawan hukum. Penelitian ini dilakukan dengen menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk membahas dua hal yaitu Penulis ingin mengtahui bagaimana urgensi Mandatory Consuler Notification terkait dengan sebelum terjadinya eksekusi mati warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi dan Bagaimana upaya negara Indonesia terhadap Warga Negaranya yang di sanksi Eksekusi mati tanpa adanya Mandatory Consuler Notification. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa awal mula perlindungan terhadap WNI dilakukan tidak hanya karena hak WNI yang tidak terpenuhi, namun juga status TKI yang keluar negeri, atau TKI yang melanggar hukum di negara penerima. Perlindungan yang diberikan untuk TKI menjadi tugas dan fungsi pokok dari diplomatik dan konsuler. Akan tetapi tugas dan fungsi tersebut tetap sulit untuk dilakukan apabila tidak ada kerjasama yang baik antara negara asal dan negara penerima. Perlindungan yang akan diberikan berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Indonesia menuntut Arab Saudi untuk membuat perjanjian Mandatory Consuler Notification (MCN) antara kedua negara agar tidak ada lagi terjadi kasus eksekusi mati yang dilakukan oleh Arab Saudi kepada WNI dan TKI, tanpa adanya notifikasi kepada pemerintah Indonesia terlebih dahulu. Notifikasi ini dinilai sangat penting dilakukan dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuleran. Kata kunci: Mandatory Consuler Notification, Hubungan Diplomatik, Eksekusi Mati, Upaya Penyelesaian, Notifikasi.