Andreas Kanang Ajilisongko, NIM 1308015224, Bekasi, 15 Juli 1995, Minat Studi Hukum Bisnis, Perlindungan Konsumen Terhadap Harga Eceran Tertinggi Tabung GAS LPG 3 Kilogram dibawah bimbingan Erna Susanti, S.H.,M.H. dan Lily Triyana, S.H.,M.Hum Penyampaian informasi yang lengkap, benar, jelas dan jujur adalah merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha, sebaliknya kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan hak konsumen. Konsumen tentu sangat memerlukan untuk diperlakukan jujur, adil serta tidak diskriminatif. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen. Ketentuan dalam Pasal dalam pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa “Kewajiban Pelaku Usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”, namun dalam tataran implementasinya belum efektif hal ini dapat dilihat pada adanya ketidaksesuaian harga jual eceran tabung gas LPG 3 Kilogram yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sehingga kondisi ini memerlukan kejelasan atas aturan dan pengawasan yang relevan guna mewujudkan pemenuhan hak bagi masyarakat konsumen tabung gas LPG 3 Kilogram. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara socio-legal (socio-legal research/law in contex), yaitu studi kasus hukum empiris berupa prilaku hukum masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, yakni mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Harga Eceran Tertinggi Tabung GAS LPG 3 Kilogram. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat konsumen LPG 3 Kilogram masih tidak efektif, melihat masih kurangnya pemahaman pelaku usaha/penjual tabung gas LPG 3 Kilogram terhadap perbedaan harga yang terjadi dimasyarakat. Kata Kunci: Harga Eceran Tertinggi, Perlindungan, LPG 3 Kilogram.