Misnawati Fadjri, Nim 1608015045, Tanah Grogot 29 Mei 1997, Minat Studi Hukum Tata Negara, Redesain Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia, dibawah bimbingan Dr. Rosmini., S.H., M.H dan Agustina wati, S.H., M.H
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat pentingnya dilaksaksankan Pemilihan Kepala Desa yaitu untuk dapat memimpin desa yang berfungsi secara sosial ekonomi, politik dengan pembangunan sarana prasarana perdesaan. Namun dalam proses pemilihan Kepala Desa tidak selalu berjalan mulus yang dimana dalam proses pilkades di Indonesia di beberapa daerah telah terjadi sengketa pilkades yang di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pilkades di indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: Pertama, kejelasan mekanisme cara penyelesaian sengketa atau permasalahan yang terjadi di dalam Pemilihan Kepala Desa di Indonesia dan yang kedua Urgensi Redesain Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari regulasi yang berkaitan dengan desa seperti Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, belum adanya aturan yang mengatur penyelesaian sengketa pilkades, yang sehingga perlu adanya Undang-Undang Khusus untuk penyelesaian sengketa pilkades yang sehingga menimbulkan kepastian hukum.
Kata Kunci: Pilkades, Desa, Sengketa