Aditiya Rakhman, Program Pascasarjana Universitas Mulawarman, Juni 2020, Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketua Komisi Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S dan Anggota Komisi Pembimbing: Dr. Enos Paselle, M.AP.
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengkaji bagaimana proses penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan penelitian, wawancara, dan dokumentasi perpustakaan. Teknik menganalisis data yang digunakan yaitu (1) Mengurangi Data (2) Presentasi Data (3) Verifikasi dan Kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori Edward III antara lain: (1) Komunikasi (2) Sumber Daya (3) Disposisi (4) Struktur Birokrasi.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Peraturan ini belum dilaksanakan secara optimal, apa yang dijabarkan sebagai berikut: (1) Komunikasi dan sosialisasi beberapa desa yang belum dapat menerapkan tahapan pembuatan SKPT sesuai dengan petunjuk teknis yang terutang dalam peraturan yang ada sosialisasi yang masih belum optimal dilaksanakan. (2) Implementasi Kebijakan tentang keterbatasan sumber daya aparatur di Tenggarong maupun di setiap desa baik secara kuantitas maupun kualitas dalam melaksanakan peraturan ini dan tidak adanya anggaran dalam mendukung operasional pengukuran di lapangan sehingga proses pembuatan SKPT. (3) Disposisi pelaksanaan pembuatan surat tanah baik di desa maupun kecamatan telah berjalan dengan baik meskipun masih terkendala beberapa sikap pegawai yang masih kurang profesional. (4) Struktur birokrasi pegawai telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik meskipun masih ada beberapa aspek dalam pembagian pekerjaan yang belum berjalan optimal.