Pembahasan pada penelitian ini diarahkan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah terkait tata kelola pesisir dan kelautan di Teluk Balikpapan. Penelitian dilakukan untuk mengkaji pengaruh penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan terhadap kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini pula dilakukan untuk menelusuri dari sisi tujuan pengaturan, fungsi, termasuk masalah-masalah yang muncul dari sisi hukum atas penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan terhadap perlindungan akses nelayan jaring insang.

Metode yang digunakan dala penelitian ini adalah socio-legal yaitu metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum. Penelitian ini akan dilaksanakan terhadap nelayan jaring insang yang bertempat tinggal di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Teluk Balikpapan dengan menggunakan kapal berukuran 2-3 Gorss Tonase (GT).

Terdapat perubahan terhadap regulasi mengenai Pemerintahan Daerah yang menyebabkan berkurangnya kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bidang kelautan dan perikanan serta perhubungan laut. Hal ini dapat pula dimaknai sebagai hilangnya kontrol Pemerintah Daerah terhadap wilayah administratifnya sendiri. Juga jaminan keamanan dan keselamatan bagi nelayan jaring insang termasuk perencanaan perlindungan dan pemberdayaan masih sukar untuk dilaksanakan karena belum adanya regulasi terpadu yang disusun oleh Pemerintah Daerah.