Fathur Rahman, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penangkapan Ikan (Studi di Desa Jantur Kecamatan Muara Muntai), di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Syahrani, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Fajar Apriani, M.Si selaku dosen pembimbing II.

Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penangkapan Ikan di Desa Jantur Kecamatan Muara Muntai, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap pelaksana) dan struktur birokrasi serta faktor pendukung dan penghambat dalam impelemntasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penangkapan Ikan di Desa Jantur Kecamatan Muara Muntai. Dalam penelitian yang menjadi key informan ialah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabid Perizinan TPI dan Sumberdaya Ikan, informan lainnya ialah Kepala Desa di Desa Jantur, Kasat Provos Polsek Kecamatan Muara Muntai dan para Ketua Kelompok Nelayan di Desa Jantur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengelolaan penangkapan ikan masih menemui kendala dan kekurangan dalam pelaksanaannya yaitu dari segi komunikasi dimana kurangnya sosialisasi yang menyebabkan terbatasnya pemahaman masyarakat (nelayan) terhadap peraturan daerah ini, lalu dari segi sumberdaya masih sangat kurang karena minimnya ketersediaan anggaran dan fasilitas pendukung, meskipun dari sikap pelaksana sudah cukup baik bahkan keinginan masyarakat sangat antusias untuk dilibatkan dalam pelaksanaannya. SOP (Standard Operating Procedure) untuk pelaksanaannya Peraturan Daerah ini juga belum tersedia. Adapun faktor pendukung adanya koordinasi dan kerjasama dari leading sector yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan sampai ke pihak implementor. Sedangkan untuk penghambat kurangnya sosialisasi, belum ada fasilitas pendukung, minimnya anggaran yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan, kurangnya pengawasan dan yang terakhir belum tersedianya SOP (Standard Operating Procedure).
Kata Kunci : Implementasi kebijakan, perikanan, pengelolaan penangkapan ikan.