Erwin Pratama Putra, 1608015177, Implikasi Hukum Kebijakan Pemerintah Menolak Kepulangan Warga Negara Indonesia Eks-Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS), di bawah bimbingan Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., MH. dan Rika Erawaty, S.H., M.H
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memulangkan 689 WNI eks-ISIS ke Indonesia. Selain dikarenakan faktor keamanan menjadi alasan utama yang dirujuk oleh negara-negara yang menolak pemulangan warga negaranya dari Suriah, alasan lainnya adalah karena WNI eks-ISIS tak lagi memiliki kewarganegaraan atau stateless.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal, melalui pendekatan terhadap teori hukum, hukum internasional, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan yang diangkat , yakni Implikasi Hukum Kebijakan Pemerintah Menolak Kepulangan Warga Negara Indonesia Eks-Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS).
Hasil dari penelitian ini Implikasi Hukum Kebijakan Pemerintah Menolak Kepulangan Warga Negara Indonesia Eks-Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS). penting dilakukan sebagai upaya dalam meninjau argumentasihukum yang bisa dibangun untuk mencabut atau tidak mencabut kewarganegaraan WNI eks-ISIS. Negara memiliki peran penting dalam melihat fenomena kekalahan ISIS dalam aspek penanggulangan terhadap terorisme.
Kewaspadaan terhadap repatriasi/pemulangan WNI eks ISIS memang harus dilakukan tetapi tidak menghilangkan urgensi dari kepulangan mereka ke Indonesia. Repatriasi/pemulangan dengan proses asesmen yang ketat dalam proses penegakan hukum dan Langkah deradikalisasi mutlak dilakukan. Meskipun banyak negara menutup diri untuk menerima warga negaranya yang terkena paparan ISIS, Indonesia perlu melakukan kebijakan berbeda yang lebih humanis demi perdamaian dunia.
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pemulangan WNI, ISIS