Sarif Hidayatulah, Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 9 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dibawah bimbingan Bapak Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos., MM dan Bapak Drs. H. Burhanudin, M.Si.
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendiskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 9 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor penghambat dan pendukung. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, proses akhir sampah, faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani sampah dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 9 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, belum maksimal. Pemilahan sampah dilakukan di seluruh TPS pada waktu sore dan pagi hari. Pengelolaan sampah yang dilakukan pengelola sampah dalam pemilahan sampah sudah dilakukan dengan baik. Pengumpulan sampah dari sumber-sumbernya, seperti dari rumah tangga masyarakat, dan di tempat-tempat umum yang dikumpulkan di TPS yang telah disediakan. Pengangkutan sampah dilakukan pada waktu jam 1 sampai jam 6 untuk proses pengambilan sampah, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi sterilisasi. Tetapi sampah masih ditemukan dibuang tidak tepat waktu oleh masyarakat.
Faktor penghambat dana operasional, unit pengangkut sampah masih kurang, unit truk sering terjadi kerusakan, keterlambatan sering terjadi dikarenakan kemacetan, mobil terkadang mogok, kekurangan jumlah armada angkutan sampah yang dimiliki DLH sangat sedikit, kondisi alat angkut seperti dump truk yang kondisinya tua dan sering mengalami kerusakan, kesadaran masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat dan tidak tepat waktu dalam membuang sampah. Faktor pendukung penambahan sarana dan prasarana seperti jumlah armada dalam pengelolaan sampah, adanya kerjasama dengan Dinas/Instansi atau dari pihak swasta terkait pengelolaan sampah dan pengadaaan armada persampahan, adanya sumbangan dari keterlibatan CSR sebagai pihak ketiga. Terbentuknya bank sampah dan TPST, adanya petugas lingkungan dan pemulung serta pengepul yang membantu Pemerintah dalam mengurangi atau mereduksi timbulan sampah, terbentuk kegiatan kebersihan (kerja bakti) dilingkungan RT masing-masing dan pelaksanaan angkutan sampahnya dilakukan oleh petugas lingkungan.