Studi pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang aspek hukum pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap tindakan maladnistratif yang terjadi pada pelayanan publik khususnya pada pembuatan E-KTP. Pembuatan E-KTP yang termasuk dalam lingkup pelayanan publik merupakan bagian dari bentuk penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk usaha menuju pemerintahan yang baik. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan asas yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang lebih baik sebagaimana asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Selain itu sikap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana pelayanan publik juga mempengaruhi terhadap tindakan maladministratif serta peran Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik yang berfungsi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan menggunakan metode socio-legal reseach atau empiris tanpa mengenyampingkan aspek doktrinal dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan memberikan gambaran terkait permasalahan yang ada pada penelitian ini. Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dilakukan penulis di Kantor Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur, dan masyarakat Kota Samarinda. Hasil penelitian penulis antara lain menggambarkan tindakan-tindakan maladministratif yang terjadi dalam pengurusan E-KTP yang didapatkan oleh penulis bahwa masih terjadi tindakan penggunaan jasa pihak ketiga baik itu oknum Aparatur Sipil Negara maupun oknum masyarakat itu sendiri dalam pengurusan E-KTP dengan membayar sejumlah uang. Serta pemberian sanksi kepada oknum Aparatur Sipil Negara dari sisi Hukum Administrasi Negara serta tindakan yang dapat dilakukan Ombudsman untuk melakukan pencegahan maladministrasi.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, E-KTP, Maladministrasi.