Moch. Syafrie Tri Putra, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda, Studi Tentang Rekrutmen Bakal Calon Walikota Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Muh. Jamal Amin, M.Si dan Bapak Budiman S.Ip., M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam melakukan perekrutan calon kepala daerah. Selain itu juga untuk mendeskripsikan bagaimana model penetapan calon yang dilakukan oleh PDI Perjuangan setelah dilaksanakannya rangkaian rekrutmen bakal calon kepala daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang beralamatkan di Jl. MH. Thamri, RT 17, No.02, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dengan mendasarkan data yang ada, penulis berupa menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa, rekrutmen politik yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersifat terpusat karena proses perekrutannya telah diatur oleh pusat, sehingga daerah tinggal menjalankan, daerah hanya dapat mengusulkan dan semua calon yang mendaftar berurusan dengan Dewan Pimpinan Pusat. Dalam melakukan rekrutmen PDI Perjuangan menggunakan system rekrutmen terbuka, dimana semua warga masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai walikota dapat mendaftarkan dirinya melalui PDI Perjuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan dipublikasikannya pengumuman perekrutan calon kepala daerah melalui berbagai media.
Sistem yang digunakan PDI Perjuangan dalam melakukan penetapan calon yang akan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat yaitu dengan model penunjukan, hal tersebut disebabkan semua rangkaian tes yang dilakukan hasilnya hanya diketahui oleh Dewan Pimpinan Pusat. Mulanya PDI Perjuangan menggunakan herarki dari bawah ke atas, namun keputusan mutlak hanya ada di pusat, karena sudah menjadi hak preorgratif partai yang telah diatur dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 Tentan Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.