Penelitian ini bertujuan untuk melihat Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan mengetahui bentuk keterlibatan masyarakat serta mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi Program Kotaku tersebut.
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik Purposive sampling diperoleh melalui key informan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Permukiman serta informan adalah Sekretaris Lurah, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan cara melakukan wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Sikap dan Komitmen, Struktur Birokrasi, bentuk keterlibatan masyarakat dan faktor-faktor penghambat dalam implementasi program Kotaku di
Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kulalitatif menurut Milles, Huberman dan Saldana.
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam rangka pengentasan permukiman kumuh di perkotaan pada Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan pembangunan melalui Program Kotaku dan didukung oleh kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Daerah melalui Pokja PKP yang berhasil menurunkan kawasan kumuh yang sebelumnya 27,25 ha menjadi 3,79 ha dan kemudian didasari oleh komunikasi yang terjalin oleh aktor-aktor/lembaga Program Kotaku, ketersediaan sumber daya yang lengkap yakni sumber daya manusia dan sumber daya pendanaan, sikap dan komitmen para pelaksana untuk menjalankan dan melaksanakan Program Kotaku dan Struktur Birokrasi yang terbentuk sesuai dengan Prosedur Operasional Standart (POS). Masyarakat terlibat langsung sebagai pelaksana dan Faktor penghambat yakni keterlambatan pencairan yang berdampak tertundanya kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dan masyarakat tidak sepakat atau tidak setuju dengan adanya pembangunan infrastruktur karena dalam pelaksanaan pembangunan mengharuskan menggunakan wilayah atau tanah warga.