Penelitian ini bertujuan yang pertama, untuk mengetahui bagaimana bentuk jaminan produk halal terhadap makanan yang diperdagangkan oleh pedagang kaki lima. Kedua, untuk mengetahui bagimana peran pemerintah dalam mengawasi makanan yang beredar terutama makanan yang diperdagangkan oleh pedagang kaki lima.
Penelitian ini menggunakan . pendekatan socio-legal research. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer dan sekunder. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kalimantan timur(BPJPH).
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih ada pelaku usaha yang belum memiliki surat jaminan produk halal terutama pedagang kaki lima, yang disebabkan beberapa faktor yaitu biaya yang mahal, administrasi yang rumit, proses yang butuh waktu lama.
Efektifitas hukum tentang peraturan yang menyatakan tentang wajibnya setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, belum efektif. Pedagang kaki lima yang tidak memiliki jaminan tidak diatur secara ekplesit dalam Undang-Undang ini.