Lamhot Wandi Pasaribu, NIM: 1608015114, Samarinda 28 Juli 1997, Konsentrasi Hukum Pidana, Judul Penelitian Implikasi Hukum Terhadap Izin Penyadapan, Penggeledehan dan/atau Penyitaan tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Ivan Zairani Lisi, SH., S.Sos., M.Hum. selaku pemmbimbing utama dan Bapak Dr. La Syarifuddin, SH., M.H. selaku pembimbing pendamping.
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary Crime) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara yang luar biasa (extraordinary Measure). Namun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dibuat aturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. akan tetapi dalam hal ini Dewan Pengawas memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi karena dalam proses penegakan hukum seperti Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan harus terlebih dahulu izin tertulis melalui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan menunggu diberikan izin atau tidak diberikan izin tersebut oleh Dewan Pengawas. hal ini memiliki suatu dampak implikasi hukum terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan juga dianggap memperlemah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum serta menganalisa terhadap izin Penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, melalui pendekatan terhadap teori hukum dan peraturan perundang-undangan serta analisis hukum, untuk lebih memahami implikasi hukum serta menganalisa terhadap Penyadapan, Penggeledahan dan/atau Penyitaan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, yakni mengenai, Implikasi Hukum terhadap Penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu implikasi hukum terhadap Penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan dalam kasus tindak pidana korupsi yaitu mempermasalahkan pembentukan Dewan Pengawas dalam struktur Komisi Pemberantasan Korupsi. keberadaan Dewan Pengawas dianggap melemahkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebab terlebih dahulu izin terhadap Dewan Pengawas dalam melakukan penegakan hukum hal ini berpotensi menghilangkan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi. serta, Komisi Pemberantasan Korupsi didalam rumpun eksekutif yang berpengaruh terhadap Indepensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.