Afrina Andira Rommy Romansyah, 1408015056, Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, Implikasi Penetapan Wali Adhol Di Indonesia, di bawah bimbingan Erna Susanti dan Rini Apriyani.
Hukum perkawinan Islam di Indonesia merupakan peraturan umum yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Namun dari beberapa orang terkadang menikah menjadi suatu halangan disebabkan karena salah satu mempelai tidak setuju dengan perkawinan anak perempuannya, sehingga orang tua tidak menikahkan calon mempelai wanita, sedangkan wali dalam perkawinan agama Islam merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dan jika tanpa wali maka perkawinan tersebut di anggap tidak sah dalam Kompilasi Hukum Islam, akibatnya perkawinan dilangsungkan dengan wali nasab dan hukum yang timbul dari wali adhol.
Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu pertama menganalisis implikasi penetapan wali adhol dalam perkawinan ditinjau dari Komplilasi Hukum Islam dan kedua mengetahui upaya hukum penetapan wali adhol dalam perkawinan di tinjau dari Kompilasi Hukum islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan mungkin memprediksi perkembangan masa depan.
Perkawinan yang dinyatakan adhal ini harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai syari'at, yakni jika mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau wali melakukan adhol yaitu menolak menjadi wali nikah. Maka, atas alasan yang sah dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke orang lain melainkan dengan menggunakan wali hakim dari kementerian agama yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali nikah.
Kata kunci: perkawinan, wali, adhol.