Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia menimbulkan pencemaran asap yang tidak hanya mencemari udara di Indonesia saja melainkan hingga negara ASEAN lainnya. Untuk itu, perlu dibuat perjanjian internasional seperti ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) untuk menangani kasus tersebut secara bertanggung jawab. Tanggung jawab yang harus dilakukan saat terjadi pelanggaran kewajiban internasonal harus memenuhi 2 anasir, yaitu anasir objektif dan anasir subjektif. Bentuk pertanggung jawaban dibahas dalam AATHP pada Article 3 Section 1. Diperlukan suatu metode untuk melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah doktrinal, melalu pendekatan teori hukum, hukum internasional, hukum lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara yang diatur dalam AATHP dan bagaimana tanggung jawab dan peran Indonesia dalam menanggulangi pencemaran udara pasca diratifikasinya AATHP. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk pertanggung jawaban negara yang sebagaimana tercantum dalam AATHP Article 3 yaitu apabila terjadi pencemaran asap dapat ditanggapi secara cepat dan mengambil tindakan secara legislatif, administratif dan/atau tindakan lainnya, sedangkan tanggung jawab dan peran Indonesia adalah sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang telah meratifikasi AATHP maka Indonesia menerapkan isi dari AATHP yakni Indonesia memiliki kewenangan utuk membuat kebijakan dari hasil peratifikasian, sesuai dengan Article 7 (pemantauan), melakukan komunikasi dengan ASEAN Centre dan sesuai dengan Article 9 (pencegahan).