AINUL RIDHA, NIM 1608015176, Samarinda, 23 September 1997 Konsentrasi Hukum Pidana, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Masyarakat Dusun Rindang Benua Desa Sangatta Selatan Yang Bermukim Di Taman Nasional Kutai. Dibawah bimbingan, Dr. La Syarifudin, S.H., M.H. dan Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Masyarakat Dusun Rindang Benua Desa Sangatta Selatan telah bermukim di dalam kawasan Taman Nasional Kutai dari tahun 2009. Dusun Rindang Benua tidak berstatus areal penggunaan lain (APL) sehingga perlu dilakukan penegakan hukum. Faktanya hingga tahun tahun 2020 ini belum ada penegakan yang dilakukan oleh aparat terkait keberaaan Dusun Rindang Benua yang berada di dalam kawasan TNK. Penegakan hukum pidana terhadap masyarakat Dusun Rindang Benua yang bermukim di Taman Nasional Kutai dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap masyarakat Dusun Rindang Benua yang bermukim di TNK disesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal research, namun tidak mengeyampingkan dukungan sisi doctrinal. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka
Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Balai TNK dan Balai GAKKUM adalah melakukan penindakan terhadap masyarakat Dusun Rindang Benua. Namun tidak adanya penindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh aparat hukum membuat penegakan hukum pidana tidak berjalan efektif. Penegakan hukum pidana dipengaruhi oleh faktor penghambat yaitu faktor penegak hukum yang memiliki peranan penting dan faktor masyarakat itu sendiri yang tidak mengetahui perbuatan yang dilarang.