Usman (2020), Evaluasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 36 tahun 2013 Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan tanah atas tanah Negara di Kecamatan Samboja dibawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Hj. Hartuningsih, M. S dan Dr. H. Achmad Djumlani, M. Si.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Mengevaluasi Kebijakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Atas Tanah Negara di Kecamatan Samboja dan untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung dan penghambat Kebijakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara.
Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan untuk menekankan kepada situasi guna menemukan, memahami, menjelaskan dan memeproleh gambaran tentang bagaimana Kebijakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 36 tahun 2013 terkait dengan masalah yang diteliti. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai alat pengumpul data. Peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan realible.hal ini dapat dipenuhi karena peneliti langsung ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (Interaktive Model Of Analisis), yang meliputi kegiatan Kondensasi data, penyajian data dan penyimpulan (verifikasi).
Hasil Penelitian menunjukan bahwa untuk meningkatkan Kebijakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 36 tahun 2013 adalah pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus memberikan payung hukum yang terbaru terhadap kelurahan tentang besaran biaya yang dibebankan kepada masyarakat sehingga dijadikan kesepakatan bersama dan pemerintah seharusnya tidakberhenti melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terkait dengan kebijakan peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 36 tahun 2013 dapat dilihat dari beberapa hal seperti : Efektifitas merupakan peraturan yang bisa mengatur masyarakat agar paham tentang hak dan kewajibannya, Efisiensi, evaluasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Kecukupan berdasarkan tingkat kepuasan dalam masyarakat sangat tinggi dan masalah yang timbul terhadap perbedaan nilai tidak terjadi dilapangan, Dan Responsifitas berdasarkan hasil penilaian dan data menunjukan bahwa Jika kebijakan tersebut dijalankan.
Adapun faktor yang menghambat Kebijakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 36 tahun 2013, berdasarkan dari hasil wawancara beberapa informan, kurangnya kesadaran masyarakat, ketidak seragaman dalam upaya pembiayaan di setiap kelurahan dan kurangnya sosialisasi Sedangkan faktor yang mendukung didukung oleh manajemen dan Kepala Kelurahan sangat memperhatikan perkembangan dan peningkatan kualitas pelayanan, serta dukungan dari masyarakat sehingga peraturan dapat diterapkan dengan baik.

Kata Kunci : Evaluasi, Penyelenggaraan Administrasi Tanah, Kantor Camat Samboja