Sintya Firdana, NIM 1608015051. Nganjuk, 12 Agustus 1998. Minat studi Hukum Pidana, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan di Wilayah Hukum Kabupaten Kutai Barat. Di bawah bimbingan Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H., S.Sos., M.Hum dan Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Dalam Penegakan Hukum tindak pidana illegal logging terdapat peraturan-peraturan yang mengatur secara tegas tentang illegal logging tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan. Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada Undang-Undang yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan social-legal research, pendekatan studi social-legal research yaitu penelitian tentang keterkaitan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian permasalahan hukum ini dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta hukum dalam kaitan dengan norma hukum, konsep hukum, teori dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis yaitu bahan sekunder dan primer.
Penyelesaian perkara tindak pidana perusakan hutan memerlukan alat bukti yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan agar dapat digunakan dalam pembuktian perkara di pengadilan.
Kata Kunci: Penegakan, Pembuktian, Illegal Logging.