Perkembangan teknologi yang maju salah satunya berdampak terhadap perkembangan kendaraan bermotor. Hal ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengoptimalkan kinerja manusia dan mempercepat jarak tempuh perjalanan. Namun pada perkembangannya kendaraan bermotor dapat berdampak negatif, yakni kemacetan lalu lintas serta menghasilkan emisi gas buang kendaraan bermotor yang dapat menganggu kesehatan masyarakat serta dapat mencemari lingkungan udara apabila melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kemajuan yang terjadi harus diimbangi dengan peran masyarakat dan pemerintah untuk mencegah terjadinya dampak negatif tersebut. Sehingga perlunya regulasi yang dapat mengatur lebih spesifik bagi setiap pengendara dan/atau pemilik kendaraan bermotor untuk dapat merawat kendaraan bermotor agar kedepannya dampak negatif tersebut dapat dicegah sebelum keadaan menjadi lebih tidak kondusif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research berdasarkan bahan empiris yang bersifat deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor ditinjau dari hukum positif di Indonesia yang dilakukan di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan berbagai usaha yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sesuai dengan kewenangannya yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai wujud dari pengawasan represif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor adalah faktor hukumnya sendiri yakni dibatasi oleh undang-undang yang mana tidak ada peraturan pelaksana terkait yang mengatur lebih khusus mengenai sanksi administrasi bagi pengemudi dan/atau pemilik yang melakukan pelanggaran, serta faktor penegak hukumnya yakni kurangnya peran dan penetapan pihak-pihak yang berwenang untuk menerapkan dan menegakan hukum.
Kata Kunci: Emisi, Penegakan, Sanksi.