Usaha pertambangan batu bara di Indonesia memiliki peran yang penting sebagai salah satu komoditas utama dalam perekonomian negara yang menjadi sumber devisa dan sumber energi nasional. Kegiatan tersebut tidak hanya menguntungkan dari segi sosial dan ekonomi tapi juga memberikan dampak negatif, terutama kerusakan lingkungan di daerah penghasil tambang. Izin, Rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin/ilegal mining.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dukungan data socio-legal, yaitu, menggunakan pendekatan studi kasus peristiwa hukum yang dalam kedaan berlangsung atau belum berakhir. Dan juga penulis melakukan tinjauan dan wawancara secara langsung di lapangan. Dalam pendekatan penelitian penulis akan mengkonstruksikan dan menggabungkan antara teori-teori hukum yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertama, pertambangan tanpa izin merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tindak pidana pertambangan tanpa izin dapat merugikan negara, merusak lingkungan, dan hal lainnya karena perbuatan tersebut hanya dapat menguntungkan diri sendiri. Kedua, penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam kasus ini, Pelaku yang melakukan pertambangan tanpa izin dijatuhkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tambang, Tanpa Izin.