Hak Cipta Novel merupakan suatu hasil tulisan yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana pencipta memiliki hak ekslusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi apabila terjadi perbuatan atau pelanggaran maka akan dikenakan sanksi pidana penjara atau sanksi denda, namun seiring berkembangnya zaman banyak pelaku yang memanfaatkan teknologi internet untuk mendapatkan hasil keuntungan komersil dimana novel yang diubah kedalam bentuk pdf tanpa seizin pencipta.
Metode penelitian yang digunakan adalah doktinal yang mengandung karakter normatif, yang memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma (black latter law). Bahan yang digunakan dalam bahan primer, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, jurnal-jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: bahwa pada faktanya masih banyak terjadinya praktik pelanggaran terhadap cipta karya tulis novel yang diubah kedalam bentuk pdf tanpa adanya izin dari pencipta untuk Perlindungan hak cipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta melindungi karya tulis novel sebagai sebuah karya cipta yang dilindungi, Perlindungan Preventif dimana subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan yang terdapat didalam pasal Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang hak Cipta upaya hukum dari Preventif yaitu dengan cara pencatatan atau pendaftaran dari hasil karya tulis novel tersebut yang melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Kanwil Depkumham), Secara online ataupun dengan jasa konsultan HKI. sedangkan untuk perlindungan Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, yang terdapat didalam Pasal 112 dan Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, upaya hukum dari Represif yaitu melalui pengadilan yaitu Pengadilan Niaga dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga, dan di luar pengadilan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi Selanjutnya segara adanya perubahan atas Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dimana meningkatan hak cipta terkait teknologi informasi dan komunikasi dan mengganti delik aduan menjadi delik biasa.