ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Kemitraan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa, terutama membahas mengenai hubungan kerja bersifat kemitraan yang dapat meningkatkan mutu pembangunan di desa. Karya ilmiah ini beragumentasi bahwa faktor penghambat kemitraan adalah adanya dominasi kepala desa terhadap peran badan permusyawaratan desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengunpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam. Narasumber tidak hanya Kepala Desa Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, tapi juga tokoh masyarakat desa. Data-data yang dikumpulkan kemudian di deskripsikan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa Kemitraan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara belum berjalan secara optimal untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di desa. Di masa yang akan datang diharapkan pemerintahan desa dapat memperbaiki hubungan kerja mereka dengan berdasarkan pada kemitraan, sehingga kepala desa maupun badan permusawaratan desa mampu menjawab kesenjangan pembangunan di desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk memperbaiki permasalahan ini, kepala desa harus bisa lebih terbuka kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai wujud demokrasi di tingkat masyarakat desa dengan melakukan transparansi terhadap informasi mengenai pendapatan desa, member ruang terhadap kritik, memberikan kepercayaan, meningkatkan hubungan kerjasama antar lembaga desa, bertanggung jawab terhadap kewajiban, dan saling menghargai dalam perbedaan pendapat. Disamping itu badan permusyawaratan desa harus bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemerintahan desa, sehingga badan permusyawaratan desa bisa mengerti tentang seluk beluk pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan di desa.

Kata kunci : Kemitraan, Pembangunan, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan
Desa.