Di Indonesia, pengakuan atas persamaan setiap warga negara sangat dikedepankan. Dalam bidang politik, Indonesia telah menetapkan kebijakan khusus sementara yang dikenal dengan sebutan affirmative action yang merupakan landasan bagi para perempuan untuk dapat terlibat aktif dalam ranah politik di Indonesia. Bentuk affirmative action yang diterapkan di Indonesia adalah berupa pengaturan mengenai diwajibkannya Partai Politik yang ingin mengikuti Pemilihan Umum agar menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dalam menganalisa berbagai Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, sumber bahan sekunder berupa bahan bacaan dan studi kepustakaan, serta sumber bahan sekunder berupa kamus dan situs internet.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan sanksi dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, PKPU berada di bawah Undang-undang berdasar pada pendelegasian tugas, wewenang serta produk hukum yang diatur menurut Undang Undang. Disamping itu, jumlah keterwakilan perempuan dalam setiap pemilihan umum semakin meningkat dan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam perpolitikan di Indonesia.