Penyu adalah salah satu jenis hewan endemik yang dimiliki oleh Indonesia yang terancam kepunahannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Keberadaan perdagangan telur penyu di kota Samarinda sendiri masih dapat di temukan di sekitar daerah Jl. Pangeran Antasari. Ketentuan Pasal 21 ayat 2 (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 telah melarang kegiatan tersebut. Akan tetapi hal ini masih menimbulkan permasalahan dari segi implementasi mengingat pada tahun 2018 silam tertangkapnya seorang pedagang telur penyu di kota Samarinda yang memiliki 197 butir telur siap jual. Sehingga kondisi ini memerlukan kejelasan atas penegakan hukum termasuk aturan yang relevan guna memberikan kejelasan perlindungan hukum atas hewan endemik.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara socio-legal (socio-legal research/law in contex), yaitu studi kasus hukum empiris berupa prilaku hukum masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, yakni mengenai Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu Di Kota Samarinda.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap populasi penyu atas maraknya perdagangan telur penyu di Kota Samarinda masih kurang, melihat masih adanya perdagangan telur penyu di Kota Samarinda dan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan telur penyu di kota Samarinda masih belum terlaksana dengan maksimal, melihat dari masih ringannya sanksi yang diberikan oleh pengadilan serta belum memikirkan aspek ekologi.