Rahman, 2020. Program Pascasarjana Universitas Mulawarman, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara), Ketua Komisi Pembimbing : Dr. HM. Jamal Amin, M.Si dan Anggota Komisi Pembimbing : Dr. Iman Surya, S.Sos.,M.Si Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat upaya pembangunan pariwisata di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dimana nantinya data – data yang didapat melalui tehnik wawancara, observasi dilapangan dan dokumentasi-dokumentasi akan dianalisis dengan analisis model interaktif sehingga akhirnya didapatkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang menggunakan ukuran implementasi kebijakan yang di jelaskan oleh George Edward yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi secara menyeluruh implementasi pengembangan pariwisata berjalan cukup baik walau masih jauh dari kata sempurna. Dalam proses komunikasi kurang menggandeng stakeholder yang terkait serta kurang memanfaatkan pihak ketiga, pada SDM pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata jumlahnya mencukupi namun untuk keahlian masih perlu ditingkatkan, Anggaran yang disediakan untuk perbaikan dan pengembangan wahana baru kurang memadai dan kurang terfocus pemanfaatannya, fasilitas di objek wisata cenderung kurang terawat dan kurang variatif, dari segi informasi cukup baik dengan memanfaatkan media facebook, IG, Aplikasi dan Website, Disposisi masih menjadi kendala dikarenakan kurangnya komitmen untuk pengembangan pariwisata dan dari sisi struktur birokrasi sudah cukup jelas dengan adanya Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata dengan beracuan pada Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016. Adapun Faktor-faktor pendukungnya yaitu : Adanya branding sebagai kerajaan tertua di indonesia, dekat dengan dua buah bandara, Daya tarik wisatanya beragam. Sedangkan Faktor Penghambatnya yaitu : Kurang didukung pendanaan yang memadai, kurangnya komitmen pengembangan pariwisata, rendahnya minat terhadat budaya sendiri, SDM pariwisata yang kurang, Sarana dan prasarana serta wahana yang kurang variatif. Kata kunci : Implementasi, Pengembangan Pariwisata.