Syarifah Norlela, NIM 1608015003, Samarinda 18 Desember 1998, Minat Studi Hukum Tata Negara, Problematika Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Indonesia, dibawah bimbingan Dr. Rosmini, S.H., M.H dan Poppilea Erwinta, S.H., M.H.
Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, menafsirkan istilah kegentingan yang memaksa dengan beragam penafsiran ditambah lagi dengan tidak adanya batasan yang jelas tentang pengertian kegentingan yang memaksa akan berpeluang menciptakan pemerintahan yang otoriter. Metode penelitian menggunakan penelitian doctrinal, yang mengandung karakter normatif.
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukun primer serta bahan hukum tersier, berupa artikel ilmiah hukum dan kamus hukum termasuk black letter law yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa konsep penerbitan Perppu di Indonesia adalah atribusi kewenangan yang diperoleh Presiden dari Pasal 22 UUD NRI 1945, adanya kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh Presiden serta adanya kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan, tetapi kebutuhan tersebut dibatasi dengan syarat ikhwal kegentingan yang memaksa, dimana ada beberapa syarat tertentu yang harus terpenuhi sebelum penerbitan Perppu.
Urgensi dari ikhwal kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu adalah adanya keadaan mendesak yang masih sering ditafsirkan dan dinilai oleh Presiden secara subjektif dan diantara 3 Perppu yang objek dalam penelitian ini dilihat dari urgensinya hanya satu Perppu yang memenuhi syarat ikhwal kegentingan yang memaksa yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2017 sementara kedua Perppu lainnya tidak memenuhi syarat ikhwal kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu.
Kata Kunci: Perppu, Penerbitan, Presiden.