Iqbal Pratama, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda, Studi Tentang Akselerasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, di bawah bimbingan Bapak Dr. Phil. I Ketut Gunawan, MA dan Bapak Dr. M. Hairul Saleh, MA.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan waktu pelayanan yang dibutuhkan dalam pengurusan dokumen kependudukan, penerapan akselerasi pelayanan pengurusan dokumen kependudukan, konsekuensi dari diterapkannya akselerasi, dan pendapat masyarakat terkait penerapan akselerasi pelayanan pengurusan dokumen kependudukan di Disdukcapil Kota Balikpapan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumen. Data-data kemudian dianalisis dengan model interaktif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan waktu pelayanan yang dibutuhkan dalam pengurusan dokumen kependudukan di Kota Balikpapan terus mengalami percepatan dengan beberapa kali perubahan bentuk dan pelayanan menjadi lebih cepat. Namun khusus untuk dokumen E-KTP, pendistribusiannya sering terkendala dengan ketersediaan blangko yang terbatas dan kendala teknis. Kedua, penerapan akselerasi pelayanan mulai diinisiasi sejak tahun 2012 oleh seluruh anggota Disdukcapil Kota Balikpapan melalui beberapa inovasi program dan hasil yang didapatkan pelayanan menjadi semakin lebih cepat dan perubahan ke arah positif. Ketiga, konsekuensi dari diterapkannya akselerasi pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan tersebut adalah penggratisan biaya, perubahan SOP, pengembangan inovasi pelayanan, dan peningkatan SDM. Adapun pendapat pemerintah dan masyarakat terkait penerapan akselerasi pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan di Disdukcapil Kota Balikpapan secara umum mengatakan bahwa pelayanan menjadi lebih cepat, namun terkhusus dokumen E-KTP dikatakan menjadi lebih lama dikarenakan ketersediaan blangko yang terbatas dari pemerintah pusat. Untuk komplain masyarakat masih ada sampai saat ini, seperti SDM yang kurang ramah dan sarana prasarana yang kurang memadai.