Di Indonesia mucikari diatur dalam pasal 296 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat prostitusi ikut berkembang melalui online. Penelitian ini membahas dua pokok pembahasan, yaitu Pertama ingin mengetahui penegakan hukum pidana terhadap mucikari terkait prostitusi online di Indonesia. Kedua untuk mengetahui dan menganalisa penentuan pertanggungjawaban terhadap mucikari dalam hukum pidana di Indonesia.