Andri Yanto, NIM 1608015073, Samarinda 19 April 1998, Minat Studi Hukum Tata Negara, Konsep Pengaturan Pengisian Jabatan Menteri Oleh Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia, dibawah bimbingan Dr. Rosmini, S.H.,
M.H. dan Rahmawati Al-Hidayah S.H., LL.M.
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan melalui hak prerogatif presiden. Lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara merupakan wujud pembatasan hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet, agar hak tersebut tidak bersifat absolut serta agar dalam pengisian jabatan menteri tidak tersandera oleh partai politik. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa pengisian jabatan menteri oleh presiden pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan konsep pengaturan yang optimal dalam pengisian jabatan menteri oleh presiden dalam sistem presidensial di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, melalui pendekatan terhadap teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan yang diangkat , yakni mengenai Konsep Pengaturan Pengisian Jabatan Menteri Oleh Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, pengisian jabatan menteri pasca amandemen UUD 1945 masih belum mencerminkan pengisian jabatan menteri yang demokratis, pendekatan yang dipakai pada era SBY maupun Jokowi masih terlihat bercorak politik. Peran parpol tetap besar, terlihat pada dominannya menteri yang berasal dari pimpinan partai maupun kader partai. Kemudian untuk mengatasi besarnya intervensi politik di dalam pengisian jabatan menteri, peneliti menggagas beberapa ide yang berkaitan dengan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yaitu : Penambahan syarat tertentu di dalam pasal 22 ayat (2), Penegasan larangan rangkap jabatan di dalam pasal 23 huruf c ; Penambahan pengaturan mengenai mekanisme seleksi calon menteri negara.