Firmansyah, NIM 1608015135, Muara Badak 19 November 1998, Minat Studi Hukum Administrasi Negara, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Terhadap Usaha Pembuatan Tepung Ikan Di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah bimbingan Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. dan Rahmawati Al Hidayah, S.H., LL.M.
CV. Dalijo Ulam Upadi memiliki kewajiban yang telah diperintahkan dalam sanksi administratif paksaan pemerintah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 660.1/338/DLHK/2018 tertanggal 20 April 2018. Faktanya hingga Januari 2020, CV. Dalijo Ulam Upadi tidak melaksanakan keputusan tersebut sehingga bau busuk akibat dari kegiatan pabrik ikan tersebut masih dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap usaha pembuatan tepung ikan CV. Dalijo dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap usaha pembuatan tepung ikan CV. Dalijo Ulam Upadi.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan socio-legal research, melihat implementasi ketentuan hukum administrasi lingkungan dalam aksinya pada penegakan hukum terhadap usaha pembuatan tepung ikan CV. Dalijo Ulam Upadi di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.
Penegakan hukum administrasi lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah melakukan pengawasan lingkungan hidup dan menerapkan sanksi administratif paksaan pemerintah terhadap CV. Dalijo Ulam Upadi. Namun tidak ada tindak lanjut pengawasan dan evaluasi penerapan sanksi administratif sehingga pelaksanaan penegakan hukum administrasi lingkungan tidak berjalan efektif. Penegakan hukum administrasi lingkungan dipengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaanya. Faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor penegak hukum yang memiliki kedudukan dan peranan penting dalam menerapkan peraturan perundang-undangan.